Connect with us

Berita

Kapolres Gresik dan Guru Deklarasi Ajak Siswa Fokus Belajar Daripada Turun ke Jalan

Diterbitkan

||

Memontum Gresik – Para Kepala Sekolah dari 33 SMP, 16 SLTA dan perwakilan siswa SLTA se Kabupaten Gresik membacakan deklarasi bersama melarang siswa tidak turun ke jalan. Deklarasi yang dipimpin oleh Burhanuddin Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Gresik menyatakan, kami Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK sepakat menjaga siswa untuk tidak ikut unjuk rasa dan fokus belajar. Para Kepala sekolah ini menyatakan untuk fokus menjaga Kabupaten Gresik yang kondusif dan mendukung Indonesia Maju.

Deklarasi ini disampaikan oleh sekitar 200 orang yang terdiri dari Para Kepala Sekolah, beberapa Perwakilan Sekolah dan Yayasan sekolah serta beberapa siswa setingkat SMTA. Mereka mengikuti silaturahmi dan pembinaan Bupati bersama Kapolres dan Dandim Gresik yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Rabu (2/10/2019).

Acara yang dihadiri oleh Bupati Gresik Dr Sambari Halim Radianto, Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo, Kasdim Gresik Mayor Suwanto dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Mahin serta kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Puji Hastuti. Selain para Kepala Sekolah Tampak di kursi undangan para kepala OPD Kabupaten Gresik.

Bupati meminta Kepala para Kepala Sekolah untuk menciptakan situasi yang kondusif dengan melarang siswanya untuk turun ke jalan.

“Imbauan ini sifatnya wajib, kami akan menindaklanjuti dengan semacam pakta integritas yang harus ditandatangani oleh semua Kepala Sekolah termasuk kepala sekolah SD. Melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pakta Integritas yang sudah ditandatangani harus dikumpulkan di meja saya,” pintanya.

Sambari juga meminta kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, agar imbauan ini disampaikan juga kepada kepala sekolah SLTA di lingkup kerjanya.

“Untuk sekolah di lingkungan pondok pesantren dan madrasah kami meminta pihak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik agar ikut menyampaikan juga. Tolong agar kita semua mendukung untuk menciptakan Gresik yang kondusif. Dan Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan desa agar ikut mensosialisasikan kepada Camat, Kades, dan masyarakat melalui RW/RT,” tegas Bupati.

Kepada para Kasek, Kapolres Gresik Kusworo Wibowo menekankan agar diaktifkan pengawasan kepada murid dan melarang untuk turun ke jalan.

“Aksi yang berlangsung akhir akhir ini banyak melibatkan pelajar, syukur Alhamdulilah di Gresik keadaannya sangat kondusif” katanya sambil menunjukkan slide kejadian unjukrasa yang dilakukan para pelajar di Jakarta dan beberapa kota lain.

Mantan Kapolres Jember itu juga meminta agar para guru memberikan pemahaman tentang penggunaan media social secara bijak dan smart.

“Jangan sekali-kali membuat hoax, meneruskan dan menyebarkan hoax. Untuk menyebarkan berita sebaiknya melakukan tabayyun lebih dulu. Karena setiap hoax akan berekses hukum dengan ancaman pidana 6 tahun sesuai UU ITE” urainya. (sgg/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Warga Protes Aktivitas Bongkar Muat Batu Bara

Diterbitkan

||

oleh

BERI KETERANGAN : GM PT Pelindo III Gresik, Sugiono dan Direktur Utama PT GJT, Rudy Djaja Siaputra saat memberikan keterangan pers
BERI KETERANGAN : GM PT Pelindo III Gresik, Sugiono dan Direktur Utama PT GJT, Rudy Djaja Siaputra saat memberikan keterangan pers

PT GJT Mengaku Sudah Berijin

Memontum Gresik – Ratusan warga Kelurahan Lumpur, Kroman dan sekitarnya kembali melakukan aksi penghentian aktivitas bongkar muat dan truk muatan batu bara PT Gresik Jasatama (GJT) di Pelabuhan Gresik, Jalan RE. Martadinata Gresik, Rabu (12/8/2020). Langkah ini sebagai bentuk protes dan penolakan atas kembali beroperasinya bongkar muat batu bara PT GJT di Pelabuhan Gresik yang berdekatan dengan permukiman mereka.

Warga merasa kecolongan lantaran PT GJT kembali melakukan aktivitas bongkar muat batu bara setelah sekitar 8 bulan dihentikan warga sekitar akibat debu yang ditimbulkan. Warga baru tahu kalau aktivitas batu bara PT GJT kembali dilakukan setelah ada warga yang menghadang dump truck yang syarat muatan dengan ditutup terpal.

Warga kemudian naik ke atas dump truck dan melihat isinya. “Ternyata berisikan batu bara,” ujar Andri, salah satu warga kepada sejumlah wartawan di sela-sela penghadangan, Rabu (12/8/2020).

Saat aksi penghadangan, ada empat warga yang sempat diamankan oleh petugas gabungan dari Polres Gresik dan Polda Jatim yang dianggap memprovokasi warga lain. Keempat warga dimaksud kemudian dilakukan pembinaan oleh aparat keamanan.

Direktur Utama PT GJT, Rudy Djaja Saputra membenarkan kalau GJT mulai Rabu (12/8/2020), kembali melakukan bongkar muat batu bara di pelabuhan curah yang dikelolanya. Menurutnya, beroperasinya kembali bongkar muat batu bara setelah ada izin dari pihak pemerintah, camat, lurah, dan forum masyarakat sekitar pelabuhan.

Forum komunikasi dimaksud di antaranya, perwakilan dari Warga Kroman, Kemuteran, Kebungson, Lumpur, dan Tlogopojok. “Juga dari hasil pertemuan dengan Polres Gresik beberapa kali,” katanya.

Setelah itu, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gresik menyurati pihak kepelabuhanan dan dinyatakan bahwa keberadaan Pelabuhan PT GJT sudah sesuai peruntukkan.

“Kemudian, KSOP juga mengirimkan surat ke Polda Jatim yang kemudian Polda Jatim memerintahkan Polres Gresik melakukan pengamanan beroperasinya kembali bongkar muat batu bara di GJT,” terang Rudy.

Rudy juga mengungkapkan, sejak 8 November 2019 bongkar muat batu bara di GJT tak beroperasi setelah dihentikan warga atau bisa dikatakan berhenti beroperasi selama 8 bulan.

Banyak dampak yang ditimbulkan, mulai pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan tetap, outsourcing, dan tenaga harian lepas. Juga, berimbas pada kerugian yang diderita GJT sangat besar.

“Rata-rata sebulan kerugian mencapai Rp 8 miliar,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Rudy menegaskan bahwa terkait beroperasinya kembali Pelabuhan GJT, karena memang telah mendapatkan izin dari pemerintah, baik izin dari Kementerian Perhubungan, instansi terkait, dan Pemkab Gresik. Izin dimaksud, termasuk juga izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Jadi, Amdal yang kami timbulkan di bawah ambang, sehingga kalau ada debu yang terbang dan kena masyarakat tak membahayakan,” katanya.

“Ini terbukti dari hasil pemeriksaan warga sekitar GJT di Puskesmas Alun-Alun Gresik, tak ada masalah kesehatan dampak dari GJT,” sambungnya.

Rudy mengakui, saat pemuatan batu bara ke armada dari GJT untuk dikirim, tak bisa lepas dari adanya limbah batu bara yang menempel di roda kendaraan lalu jatuh ke jalan. “Namun, kami rutin melakukan penyiraman jika jalan kotor kena batu bara,” tuturnya.

Manajemen GJT, tambah Rudy, juga telah melakukan antisipasi sekecil mungkin agar saat bongkar muat batu bara, debu tak terbang ke rumah warga sekitar. “Kalau pas musim angin kami stop bongkar batu bara di pelabuhan kami,” pungkasnya.

Sementara itu, General Manager (GM) PT Pelindo III Gresik, Sugiyono mengungkapkan, PT Pelindo III yang dikelolanya termasuk mengelola pelabuhan curah berupa batu bara di PT GJT. “Jadi, kerja samanya sudah berjalan lama,” katanya.

Dia juga mengakui kalau pelabuhan di GJT per hari Rabu (12/8/2020), mulai kembali beroperasi aktivitas bongkar muat batu bara. “Jadi, per hari ini dimulai operasi dermaga curah kering di GJT,” pungkasnya. (sgg/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Berita

Pekerja Seni: Izinkan Kami Bekerja

Diterbitkan

||

oleh

Pekerja Seni Izinkan Kami Bekerja

Lima Bulan Tak Berpenghasilan

Gresik, Memontum – Ratusan warga Kabupaten Gresik yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Seni (API) menggelar demo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, Kamis (6/8). Mereka mendesak DPRD Gresik segera memperbolehkan hajatan atau pentas seni lantaran selama pandemi mereka tidak ada penghasilan.

Berbagai elemen pekerja seni mulai dari musisi orkes, musisi ludruk, reog, artis dan penyanyi, tukang sound, tukang terop dan tukang panggung berunjuk rasa memenui depan gedung wakil rakyat tersebut.

UNJUK RASA : Ratusan pekerja seni Kabupaten Gresik saat berunjuk rasa didepan gedung DPRD

UNJUK RASA : Ratusan pekerja seni Kabupaten Gresik saat berunjuk rasa didepan gedung DPRD

Selain itu, pengujuk rasa dalam aksinya juga mengusung sejumlah poster. Di antaranya bertuliskan, “izinkan kami bekerja, kami siap protokol kesehatan”, “kami rindu bapak sam nyanyi”, “kami sudah 5 bulan tak bekerja dampak Covid-19”, “kami punya keluarga”, dan berbagai poster bernada protes lainnya.

Mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menampilkan salah satu pekerja seni dengan hanya memakai kolor, dan sekujur tubuhnya dicat putih. Aksi itu menggambarkan pekerja seni rindu diizinkan bekerja.

Setelah beberapa saat orasi, sekitar 10 perwakilan pekerja seni ditemui oleh Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua Komisi IV Muhammad, dan anggota.

Reno Setyo Utomo yang juga seorang master ceremony (MC) yang merupakan Ketua Aliansi Pekerja Seni Kabupaten Gresik, mengungkapkan alasannya menggelar aksi, lantaran sudah 5 bulan sejak pandemi Covid-19, pekerja seni tak ada pemasukan sama sekali. Ini dikarenakan adanya pembatasan acara hajatan, maupun kegiatan yang mendatangkan massa lainnya.

“Kami belum ada izin untuk bekerja,” katanya. “Kami sudah lobi. Semua sudah dilakukan agar diizinkan bekerja. Juga sudah bertemu ke Pak Kapolres, tapi belum diizinkan,” sambungnya.

Padahal, lanjut Reno, para pekerja seni mengandalkan seni untuk makan, dan menghidupi para pekerja dan keluarga. “Karena itu, kami berharap sesegera mungkin diizinkan bekerja. Kami sudah lama puasa,” katanya.

Ia berharap, bulan ini pemerintah bisa memberikan izin kepada para pekerja seni untuk menggelar panggung atau pertunjukan. Sebab, pasca Idul Adha atua bulan besar adalah waktu panen bagi pekerja seni. “Jika bulan ini kami tak diizinkan. maka pekerja seni gagal panen lagi. Sejauh ini, pemerintah tak berbuat apa-apa,” imbuhnya.

Reno menuding ada ketidakadilan dalam memberikan ruang izin kepada pekerja seni. Sebab, ada yang diizinkan, ada yang tidak.

“Ini terbukti bahwa setelah kami lakukan komunikasi dengan Pak Kapolres, malam harinya ada pagelaran wayang di Cerme yang diizinkan, mengapa yang lain tidak?,” ungkapnya.

Untuk itu, dia meminta agar DPRD duduk barsama dengan pemerintah dan instansi terkait untuk menyelesaikan tuntutan pekerja seni. Pada kesempatan tersebut, massa juga menyorot bangunan Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) yang dibangun pemerintah dengan anggaran puluhan miliar, namun dibiarkan nganggur alias tak dimanfaatkan untuk mengembangkan seni.

“Kami iri dengan Lamongan yang kasih panggung besar untuk para pekerja seni,” cetusnya.

Syafik, pekerja seni lainnya, mempertanyakan Perbup Nomor 22 Tahun 2020 tentang new normal di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, di Perbup tersebut disebutkan bahwa pekerja seni dibolehkan bekerja. “Tapi, Polres tak mengizinkan,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Anggota Komisi IV DPRD M. Zaifudin membenarkan bahwa di Perbup 22/2020 pasal 2 ayat 4, menyatakan pekerja seni diizinkan beroperasi di masa transisi new normal.

“Namun harus menjalankan protokol kesehatan. Bagi yang melanggar bisa denda Rp 25 juta, ” ungkapnya.

Sedangkan Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani berjanji akan segera mengundang instansi terkait untuk menuntaskan tuntutan pekerja seni.

“Akan kami agendakan undang Dinas Pariwisata, Bagian Hukum, Polres dan Satgas Covid, dan instansi terakit. Mudah-mudahan pertemuan bisa klir. Semua berpedoman Perbup 22/2020,” kata Yani.

Ketua komisi IV, Muhammad menambahkan, pertemuan dengan instansi terkait akan diagendakan minggu depan. “Kami jadwalkan pertemuan minggu depan,” pungkasnya. (sgg/ono)

 

Lanjutkan Membaca

Berita

Warga Driyorejo Protes Keberadaan Ruang Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 PT. Miwon Indonesia

Diterbitkan

||

oleh

Ruang isolasi mandiri pasien Covid-19 PT. Miwon Indonesia
Ruang isolasi mandiri pasien Covid-19 PT. Miwon Indonesia

Memontum Gresik – Dikhawatirkan takut muncul kasus baru civid-19, sejumlah Warga Dusun Karanglo, Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik memprotes PT. Miwon Indonesia yang membuat ruang isolasi mandiri bagi pasien yang terpapar Covid-19. Pasalnya keberadaan ruang isolasi mandiri itu berada di area pabrik PT. Miwon Indonesia yang lokasinya tak jauh dari permukiman warga Dusun Karanglo.

Selain itu, Warga juga mengaku ditilap atas pembuatan ruang isolasi itu lantaran tanpa koordinasi dan sosialisasi terhadap Warga terlebih dahulu.

Humas PT Miwon Indonesia, Nanang saat dikonfirmasi melaluhi selulernya tidak menampik adanya pembuatan ruang isolasi mandiri covid-19 di dalam area perusahaan, bahkan ia mengaku tak ada masalah dengan lingkungan sekitar perusahaan atas pembangunan ruang isolasi mandiri tersebut. “Saya sekarang ada di rumah pak RW, sudah saya infokan ini kosong kalau tidak percaya silahkan dicek didalam,” kata Nanang melaluhi selulernya, Senin (03/08).

Nanang juga menambahkan, untuk ruang isolasi tersebut memang di khususkan untuk karyawan PT Miwon yang setatusnya Orang Dalam Pengawasan (ODP), bahkan ia mengaku jika ada salah satu karyawan yang mengarah ke tanda tanda positif dirinya juga tidak berani mengisolasi diruang tersebut.

“Dan tadi kami sudah sampaikan, memang ada salah satu karyawan dan memang kondisinya ODP, sedikitpun kalau ada tanda tanda saya juga tidak berani takut membahayakan yang lain. Dan saya jamin warga tidak ada masalah dengan keberadaan ini,” katanya.

Sayangnya pengakuan Humas PT Miwon Indonesia, Nanang berbalik dengan apa yang dikatakan oleh Ketua RW 3 Dusun Karanglo Driyorejo Wiwid. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang warganya tetap menolak keberadaan ruang isolasi covid-19 yang dibangun oleh PT Miwon tersebut.

Bahkan ia juga menolak jika persoalan warganya dengan PT Miwon itu dikatakan clair atau tidak ada masalah. “Dari kemarin sampai saat ini kami dan warga menolak jika ada ruang isolasi didalam perusahaan tersebut, bahkan warga kuwatir jika imbas tersebut tertular kepada masyarakat,” ujar Wiwid saat dikonfirmasi melaluhi sambungan telephon.

Wiwid juga menyebutkan, kedatangan Humas PT Miwon Nanang ke rumahnya adalah klarifikasi terkait penyemprotan kemarin, dan bukan terkait penolakan keberadaan ruang isolasi mandiri.

” Dia kesini itu klarifikasi terkait penyemorotan kemarin, bukan terkait penolakan adanya ruang isolasi mandiri didalam perusahaan itu. Dan sampai saat ini kami bersama warga masih tetap menolak adanya ruang isolasi tersebut,” pungkasnya. (sgg/ono)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler