Connect with us

Berita

Cangkruk Bersama Wartawan, Kapolres Gresik Punya Slogan Baru

Diterbitkan

||

Cangkruk Bersama Wartawan, Kapolres Gresik Punya Slogan Baru

Memontum Gresik – Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo bahas slogan baru saat cangkruk bersama awak media. Slogan baru yang bakal diterapkan dikalangan Polres Gresik tersebut adalah “Nasi Krawu” dengan kepanjangan (NyAngkruk bareng poliSI untuk KeRukunAn WargakU).

Hal itu disampaikan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas khususnya dikabupaten Gresik.

Saat berbincang dengan jurnalis yang tergabung di Komunitas Wartawan Gresik (KWG), Selasa (1/9/2019) siang, Kapolres Kusworo mengungkapkan jika program nasi krawu adalah cara polisi guna menciptakan kamtibmas.

Apa itu program nasi krawu? Mantan Kapolres Jember itu menjelaskan jika program itu singkatan dari “NyAngkruk bareng poliSI untuk KeRukunAn WargakU”.

Selain itu, kata Kusworo, nasi krawu merupakan makanan tradisional khas Gresik yang populer. “Ini cara kami, kan nasi krawu makanan khas sini, ya program ini kita campurkan dengan kultur atau budaya setempat,” ungkapnya.

Kusworo mengatakan, program yang digagas ini merupakan turunan dari Polisi Promoter (profesional, modern dan terpercaya) yang menjadi program andalan Kapolri Jendral Tito Karnavian. “Tentu ini juga programnya Pak Kapolri,” kata dia.

Dalam program nasi krawu, Kusworo mengaku sudah mengaplikasikan sejak dirinya resmi menjabat Kapolres Gresik beberapa minggu lalu.

AKBP Kusworo Wibowo Kapolres Gresik saat foto bersama awak media

AKBP Kusworo Wibowo Kapolres Gresik saat foto bersama awak media

Selain bersama jurnalis, program nasi krawu juga digunakan Kapolres untuk beraudiensi dengan mahasiswa, buruh serta organisasi lain. “Semoga kedepan berjalan lancar, kami mohon dukungannya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KWG Syuhud menyambut baik program yang digaungkan Kapolres Gresik. Dia berharap, program yang digagas ini bisa efektif untuk meningkatkan pelayanan serta menjaga Kamtibmas.

“Kami tentu siap mendukung apa yang sudah diprogramkan Pak Kapolres (Kapolres Gresik) yakni nasi krawu. Semoga kedepan kerja sama antara awak media dan kepolisian selalu terjaga dengan baik untuk kemajuan Gresik ke depan,” ujar Syuhud. (sgg/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Warga Protes Aktivitas Bongkar Muat Batu Bara

Diterbitkan

||

oleh

BERI KETERANGAN : GM PT Pelindo III Gresik, Sugiono dan Direktur Utama PT GJT, Rudy Djaja Siaputra saat memberikan keterangan pers
BERI KETERANGAN : GM PT Pelindo III Gresik, Sugiono dan Direktur Utama PT GJT, Rudy Djaja Siaputra saat memberikan keterangan pers

PT GJT Mengaku Sudah Berijin

Memontum Gresik – Ratusan warga Kelurahan Lumpur, Kroman dan sekitarnya kembali melakukan aksi penghentian aktivitas bongkar muat dan truk muatan batu bara PT Gresik Jasatama (GJT) di Pelabuhan Gresik, Jalan RE. Martadinata Gresik, Rabu (12/8/2020). Langkah ini sebagai bentuk protes dan penolakan atas kembali beroperasinya bongkar muat batu bara PT GJT di Pelabuhan Gresik yang berdekatan dengan permukiman mereka.

Warga merasa kecolongan lantaran PT GJT kembali melakukan aktivitas bongkar muat batu bara setelah sekitar 8 bulan dihentikan warga sekitar akibat debu yang ditimbulkan. Warga baru tahu kalau aktivitas batu bara PT GJT kembali dilakukan setelah ada warga yang menghadang dump truck yang syarat muatan dengan ditutup terpal.

Warga kemudian naik ke atas dump truck dan melihat isinya. “Ternyata berisikan batu bara,” ujar Andri, salah satu warga kepada sejumlah wartawan di sela-sela penghadangan, Rabu (12/8/2020).

Saat aksi penghadangan, ada empat warga yang sempat diamankan oleh petugas gabungan dari Polres Gresik dan Polda Jatim yang dianggap memprovokasi warga lain. Keempat warga dimaksud kemudian dilakukan pembinaan oleh aparat keamanan.

Direktur Utama PT GJT, Rudy Djaja Saputra membenarkan kalau GJT mulai Rabu (12/8/2020), kembali melakukan bongkar muat batu bara di pelabuhan curah yang dikelolanya. Menurutnya, beroperasinya kembali bongkar muat batu bara setelah ada izin dari pihak pemerintah, camat, lurah, dan forum masyarakat sekitar pelabuhan.

Forum komunikasi dimaksud di antaranya, perwakilan dari Warga Kroman, Kemuteran, Kebungson, Lumpur, dan Tlogopojok. “Juga dari hasil pertemuan dengan Polres Gresik beberapa kali,” katanya.

Setelah itu, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gresik menyurati pihak kepelabuhanan dan dinyatakan bahwa keberadaan Pelabuhan PT GJT sudah sesuai peruntukkan.

“Kemudian, KSOP juga mengirimkan surat ke Polda Jatim yang kemudian Polda Jatim memerintahkan Polres Gresik melakukan pengamanan beroperasinya kembali bongkar muat batu bara di GJT,” terang Rudy.

Rudy juga mengungkapkan, sejak 8 November 2019 bongkar muat batu bara di GJT tak beroperasi setelah dihentikan warga atau bisa dikatakan berhenti beroperasi selama 8 bulan.

Banyak dampak yang ditimbulkan, mulai pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan tetap, outsourcing, dan tenaga harian lepas. Juga, berimbas pada kerugian yang diderita GJT sangat besar.

“Rata-rata sebulan kerugian mencapai Rp 8 miliar,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Rudy menegaskan bahwa terkait beroperasinya kembali Pelabuhan GJT, karena memang telah mendapatkan izin dari pemerintah, baik izin dari Kementerian Perhubungan, instansi terkait, dan Pemkab Gresik. Izin dimaksud, termasuk juga izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Jadi, Amdal yang kami timbulkan di bawah ambang, sehingga kalau ada debu yang terbang dan kena masyarakat tak membahayakan,” katanya.

“Ini terbukti dari hasil pemeriksaan warga sekitar GJT di Puskesmas Alun-Alun Gresik, tak ada masalah kesehatan dampak dari GJT,” sambungnya.

Rudy mengakui, saat pemuatan batu bara ke armada dari GJT untuk dikirim, tak bisa lepas dari adanya limbah batu bara yang menempel di roda kendaraan lalu jatuh ke jalan. “Namun, kami rutin melakukan penyiraman jika jalan kotor kena batu bara,” tuturnya.

Manajemen GJT, tambah Rudy, juga telah melakukan antisipasi sekecil mungkin agar saat bongkar muat batu bara, debu tak terbang ke rumah warga sekitar. “Kalau pas musim angin kami stop bongkar batu bara di pelabuhan kami,” pungkasnya.

Sementara itu, General Manager (GM) PT Pelindo III Gresik, Sugiyono mengungkapkan, PT Pelindo III yang dikelolanya termasuk mengelola pelabuhan curah berupa batu bara di PT GJT. “Jadi, kerja samanya sudah berjalan lama,” katanya.

Dia juga mengakui kalau pelabuhan di GJT per hari Rabu (12/8/2020), mulai kembali beroperasi aktivitas bongkar muat batu bara. “Jadi, per hari ini dimulai operasi dermaga curah kering di GJT,” pungkasnya. (sgg/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Berita

Pekerja Seni: Izinkan Kami Bekerja

Diterbitkan

||

oleh

Pekerja Seni Izinkan Kami Bekerja

Lima Bulan Tak Berpenghasilan

Gresik, Memontum – Ratusan warga Kabupaten Gresik yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Seni (API) menggelar demo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, Kamis (6/8). Mereka mendesak DPRD Gresik segera memperbolehkan hajatan atau pentas seni lantaran selama pandemi mereka tidak ada penghasilan.

Berbagai elemen pekerja seni mulai dari musisi orkes, musisi ludruk, reog, artis dan penyanyi, tukang sound, tukang terop dan tukang panggung berunjuk rasa memenui depan gedung wakil rakyat tersebut.

UNJUK RASA : Ratusan pekerja seni Kabupaten Gresik saat berunjuk rasa didepan gedung DPRD

UNJUK RASA : Ratusan pekerja seni Kabupaten Gresik saat berunjuk rasa didepan gedung DPRD

Selain itu, pengujuk rasa dalam aksinya juga mengusung sejumlah poster. Di antaranya bertuliskan, “izinkan kami bekerja, kami siap protokol kesehatan”, “kami rindu bapak sam nyanyi”, “kami sudah 5 bulan tak bekerja dampak Covid-19”, “kami punya keluarga”, dan berbagai poster bernada protes lainnya.

Mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menampilkan salah satu pekerja seni dengan hanya memakai kolor, dan sekujur tubuhnya dicat putih. Aksi itu menggambarkan pekerja seni rindu diizinkan bekerja.

Setelah beberapa saat orasi, sekitar 10 perwakilan pekerja seni ditemui oleh Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua Komisi IV Muhammad, dan anggota.

Reno Setyo Utomo yang juga seorang master ceremony (MC) yang merupakan Ketua Aliansi Pekerja Seni Kabupaten Gresik, mengungkapkan alasannya menggelar aksi, lantaran sudah 5 bulan sejak pandemi Covid-19, pekerja seni tak ada pemasukan sama sekali. Ini dikarenakan adanya pembatasan acara hajatan, maupun kegiatan yang mendatangkan massa lainnya.

“Kami belum ada izin untuk bekerja,” katanya. “Kami sudah lobi. Semua sudah dilakukan agar diizinkan bekerja. Juga sudah bertemu ke Pak Kapolres, tapi belum diizinkan,” sambungnya.

Padahal, lanjut Reno, para pekerja seni mengandalkan seni untuk makan, dan menghidupi para pekerja dan keluarga. “Karena itu, kami berharap sesegera mungkin diizinkan bekerja. Kami sudah lama puasa,” katanya.

Ia berharap, bulan ini pemerintah bisa memberikan izin kepada para pekerja seni untuk menggelar panggung atau pertunjukan. Sebab, pasca Idul Adha atua bulan besar adalah waktu panen bagi pekerja seni. “Jika bulan ini kami tak diizinkan. maka pekerja seni gagal panen lagi. Sejauh ini, pemerintah tak berbuat apa-apa,” imbuhnya.

Reno menuding ada ketidakadilan dalam memberikan ruang izin kepada pekerja seni. Sebab, ada yang diizinkan, ada yang tidak.

“Ini terbukti bahwa setelah kami lakukan komunikasi dengan Pak Kapolres, malam harinya ada pagelaran wayang di Cerme yang diizinkan, mengapa yang lain tidak?,” ungkapnya.

Untuk itu, dia meminta agar DPRD duduk barsama dengan pemerintah dan instansi terkait untuk menyelesaikan tuntutan pekerja seni. Pada kesempatan tersebut, massa juga menyorot bangunan Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) yang dibangun pemerintah dengan anggaran puluhan miliar, namun dibiarkan nganggur alias tak dimanfaatkan untuk mengembangkan seni.

“Kami iri dengan Lamongan yang kasih panggung besar untuk para pekerja seni,” cetusnya.

Syafik, pekerja seni lainnya, mempertanyakan Perbup Nomor 22 Tahun 2020 tentang new normal di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, di Perbup tersebut disebutkan bahwa pekerja seni dibolehkan bekerja. “Tapi, Polres tak mengizinkan,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Anggota Komisi IV DPRD M. Zaifudin membenarkan bahwa di Perbup 22/2020 pasal 2 ayat 4, menyatakan pekerja seni diizinkan beroperasi di masa transisi new normal.

“Namun harus menjalankan protokol kesehatan. Bagi yang melanggar bisa denda Rp 25 juta, ” ungkapnya.

Sedangkan Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani berjanji akan segera mengundang instansi terkait untuk menuntaskan tuntutan pekerja seni.

“Akan kami agendakan undang Dinas Pariwisata, Bagian Hukum, Polres dan Satgas Covid, dan instansi terakit. Mudah-mudahan pertemuan bisa klir. Semua berpedoman Perbup 22/2020,” kata Yani.

Ketua komisi IV, Muhammad menambahkan, pertemuan dengan instansi terkait akan diagendakan minggu depan. “Kami jadwalkan pertemuan minggu depan,” pungkasnya. (sgg/ono)

 

Lanjutkan Membaca

Berita

Warga Driyorejo Protes Keberadaan Ruang Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 PT. Miwon Indonesia

Diterbitkan

||

oleh

Ruang isolasi mandiri pasien Covid-19 PT. Miwon Indonesia
Ruang isolasi mandiri pasien Covid-19 PT. Miwon Indonesia

Memontum Gresik – Dikhawatirkan takut muncul kasus baru civid-19, sejumlah Warga Dusun Karanglo, Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik memprotes PT. Miwon Indonesia yang membuat ruang isolasi mandiri bagi pasien yang terpapar Covid-19. Pasalnya keberadaan ruang isolasi mandiri itu berada di area pabrik PT. Miwon Indonesia yang lokasinya tak jauh dari permukiman warga Dusun Karanglo.

Selain itu, Warga juga mengaku ditilap atas pembuatan ruang isolasi itu lantaran tanpa koordinasi dan sosialisasi terhadap Warga terlebih dahulu.

Humas PT Miwon Indonesia, Nanang saat dikonfirmasi melaluhi selulernya tidak menampik adanya pembuatan ruang isolasi mandiri covid-19 di dalam area perusahaan, bahkan ia mengaku tak ada masalah dengan lingkungan sekitar perusahaan atas pembangunan ruang isolasi mandiri tersebut. “Saya sekarang ada di rumah pak RW, sudah saya infokan ini kosong kalau tidak percaya silahkan dicek didalam,” kata Nanang melaluhi selulernya, Senin (03/08).

Nanang juga menambahkan, untuk ruang isolasi tersebut memang di khususkan untuk karyawan PT Miwon yang setatusnya Orang Dalam Pengawasan (ODP), bahkan ia mengaku jika ada salah satu karyawan yang mengarah ke tanda tanda positif dirinya juga tidak berani mengisolasi diruang tersebut.

“Dan tadi kami sudah sampaikan, memang ada salah satu karyawan dan memang kondisinya ODP, sedikitpun kalau ada tanda tanda saya juga tidak berani takut membahayakan yang lain. Dan saya jamin warga tidak ada masalah dengan keberadaan ini,” katanya.

Sayangnya pengakuan Humas PT Miwon Indonesia, Nanang berbalik dengan apa yang dikatakan oleh Ketua RW 3 Dusun Karanglo Driyorejo Wiwid. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang warganya tetap menolak keberadaan ruang isolasi covid-19 yang dibangun oleh PT Miwon tersebut.

Bahkan ia juga menolak jika persoalan warganya dengan PT Miwon itu dikatakan clair atau tidak ada masalah. “Dari kemarin sampai saat ini kami dan warga menolak jika ada ruang isolasi didalam perusahaan tersebut, bahkan warga kuwatir jika imbas tersebut tertular kepada masyarakat,” ujar Wiwid saat dikonfirmasi melaluhi sambungan telephon.

Wiwid juga menyebutkan, kedatangan Humas PT Miwon Nanang ke rumahnya adalah klarifikasi terkait penyemprotan kemarin, dan bukan terkait penolakan keberadaan ruang isolasi mandiri.

” Dia kesini itu klarifikasi terkait penyemorotan kemarin, bukan terkait penolakan adanya ruang isolasi mandiri didalam perusahaan itu. Dan sampai saat ini kami bersama warga masih tetap menolak adanya ruang isolasi tersebut,” pungkasnya. (sgg/ono)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler