Connect with us

Pemerintahan

Gresik PSBB, Petrokimia Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tetap Berjalan

Diterbitkan

||

Memontum Gresik – Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, menjamin bahwa penyaluran produk, terutama pupuk bersubsidi, tidak akan terganggu saat penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan PSBB untuk Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan delapan kecamatan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mulai berlaku efektif pada hari ini, Selasa (28/4/2020). Adapun wilayah operasional Petrokimia Gresik masuk ke dalam tiga kecamatan di Kabupaten Gresik yang menerapkan PSBB, yaitu Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar.

Aktivitas Penataan Stok Pupuk Bersubsidi di Gudang Multi Guna Petrokimia Gresik

Aktivitas Penataan Stok Pupuk Bersubsidi di Gudang Multi Guna Petrokimia Gresik

Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik Yusuf Wibisono menyatakan bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, bahwa Petrokimia Gresik termasuk dalam kategori industri yang memproduksi barang, dalam hal ini pupuk bersubsidi, untuk mendukung sektor pertanian.

“Sehingga kami masih diperbolehkan untuk beroperasi selama masa PSBB yang mulai berlaku pada hari ini hingga 11 Mei 2020 mendatang,” ujar Yusuf.

Lebih lanjut Yusuf memastikan bahwa aktivitas produksi dan distribusi ke gudang-gudang peyangga hingga ke pengecer tetap berjalan. Hal ini sangat penting mengingat pupuk adalah salah satu sarana produksi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan nasional.

“Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menginstruksikan agar perusahaan BUMN bidang pangan untuk selalu mempertahankan ketersediaan stok dan bahan pokok, serta menjaga penyalurannya selama pandemi,” ujar Yusuf.

Adapun alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2020, lanjut Yusuf, adalah sebesar 7,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, Petrokimia Gresik mendapat alokasi penyaluran 4,7 juta ton. Hingga 27 April 2020, realiasi penyaluran telah mencapai 1,69 juta ton atau 36 persen dari total alokasi Petrokimia Gresik.

“Khusus untuk Provinsi Jatim, realisasi penyalurannya sebesar 632 ribu ton atau 31 persen dari 2 juta ton alokasi penyaluran Petrokimia Gresik,” jelas Yusuf.

Pupuk Indonesia selaku holding company, sebagaimana disampaikan Kepala Komunikasi Korporat Wijaya Laksana beberapa waktu lalu, telah menyiapkan satu juta ton stok pupuk bersubsidi untuk kebutuhan alokasi hingga tiga minggu ke depan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 378 ribu ton diantaranya adalah stok dari Petrokimia Gresik. Jumlah ini dua kali lebih banyak dari ketentuan pemerintah sebesar 176 ribu ton. Sedangkan Provinsi Jatim, stok yang tersedia sebesar 142 ribu ton atau 181 persen dari ketentuan pemerintah sebesar 78 ribu ton.

Lebih lanjut Yusuf menyatakan bahwa, walaupun diperbolehkan untuk tetap beroperasi, namun perusahaan tetap mengikuti ketentuan lainnya yang tercantum dalam Permenkes tentang PSBB.

“Diantaranya memperhatikan jumlah tenaga kerja seminimal mungkin, serta menerapkan protokol penanggulangan Covid-19 secara ketat,” ujar Yusuf.

Adapun protokol yang dimaksud adalah, menerapkan Work From Home (WFH) penuh bagi karyawan yang berusia 50 tahun lebih, berdomisili di Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Lamongan, serta memiliki penyakit penyerta seperti darah tinggi, jantung, paru-paru, serta ibu hamil.

“Tidak hanya karyawan, kebijakan ini juga berlaku bagi tenaga alih daya, harian, hingga borongan, yang saat ini bekerja di lingkungan Petrokimia Gresik,” ujar Yusuf.

Sementara tenaga kerja yang berdomisili di Gresik dan berusia dibawah 50 tahun juga wajib menerapkan WFH, namun tidak penuh. Karena tenaga kerja tersebut tetap hadir sesuai jadwal dan bisa di callout saat dibutuhkan.

“Disamping itu, kami juga menerapkan aturan physical distancing, mengecek suhu tubuh harian, melarang berpergian keluar Gresik, termasuk mudik, dan sejumlah aturan ketat lainnya. Bagi pelanggar akan mendapatkan sanksi tegas,” ujar Yusuf.

Selain mendukung pelaksanaan PSBB, Petrokimia Gresik juga menjadi koordinator Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Covid-19 BUMN di Jatim. Melalui kesempatan ini, Petrokimia Gresik, bersama perusahaan BUMN di Jatim lainnya, telah menyalurkan berbagai bantuan.

“Seperti Alat Pelindung Diri dan obat-obatan kepada belasan rumah sakit, pembagian sembako, masker, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan, serta berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi lainnya,” ujar Yusuf.

Terakhir, Petrokimia Gresik berharap agar berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Namun, hal ini tentunya sangat bergantung pada komitmen bersama.

“Untuk itu kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah, dan semoga kita semua dapat segera keluar dari masa pandemi ini,” tutup Yusuf. (sgg/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Pemkab Gresik Raih Penghargaan Modernisasi Pengadaan Barang atau Jasa

Diterbitkan

||

Penyerahan piagam oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Penyerahan piagam oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Memontum Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik kembali mendapatkan penghargaan tingkat Regional Provinsi Jawa Timur. Adalah penghargaan piagam atas komitmen untuk perubahan budaya kerja menuju modernisasi pengadaan barang atau jasa dan meningkatkan peran serta pelaku UMK Jawa Timur 2020, yang berhasil diraih Pemkab Gresik.

Penyerahan piagam sendiri, diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada acara Launching Ceremony Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo), pada Kamis (19/11). Piagam tersebut, diterima oleh Sekda Gresik, Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno, mewakili Bupati Gresik.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Reza Pahlevi, di bawah kepemimpinan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, penghargaan tersebut menjadi penilaian tersendiri terhadap pengadaan barang atau jasa yang diterapkan Pemkab Gresik yang selalu mengalami modernisasi dan selalu update sesuai aturan perundangan yang berlaku.

“Dengan diterimanya penghargaan tersebut, maka sesuai mandat UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berarti belanja pengadaan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Gresik harus lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Indikator lain, yaitu penilaian meliputi tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang atau jasa yang telah mencapai tingkat tertentu. Indikator tersebut yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

“Pemkab Gresik dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM pengadaan barang atau jasa (PBJ). Termasuk, secara aktif menyelenggarakan uji kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya. Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” ujar Kabag Humas. (kom/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

BLT Banpres Untuk Pengusaha Mikro di Gresik Tersalurkan

Diterbitkan

||

Sejumlah pengusaha mikro pedagang Gresik
Sejumlah pengusaha mikro pedagang Gresik

Memontum GresikBantuan langsung tunai (BLT) atau Banpres Produktif Pengusaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta per penerima sudah tersalurkan ke ribuan UMKM Gresik. Bantuan tersebut langsung diterima masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan Gresik, Agus Budiono menuturkan hingga saat ini sudah 2.424 UMKM yang mendapatkan manfaat. “Langsung masuk ke penerima, lewat rekening masing-masing. Satu penerima dapat Rp 2,4 Juta,” katanya, Rabu (21/10/2020).

Agus menerangkan, bantuan dari Kementrian Koperasi dan UKM ini merupakan bantuan produktif yang diharapkan menjadi stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19. “Bantuan ini diharapkan menjadi stimulus usaha kecil agar bisa bangkit kembali, ekonomi di bawah bisa berjalan di tengah pandemi Covid-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya,” jelasnya.

Ditanya terkait adanya bantuan yang diduga tidak tepat sasaran, Agus menyatakan pihaknya hanya mengajukan permohonan. Seluruh proses dilakukan oleh pemerintah pusat, baik penyaluran maupun verifikasi hingga transfer dana ke penerima. “Sudah 15.742 UMKM yang kami usulkan. Seluruh proses baik verifikasi adalah kewenangan Kemenkop UKM RI. bukan daerah,” terangnya, menambahkan.

Sementara itu salah satu penerima BLT UMKM, Zahrotul Fitriyah mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Ia berharap melalui bantuan ini dapat menstimulus untuk permodalan di usaha miliknya.

Pipit menceritakan untuk mendapatkan bantuan tersebut, dia mendaftar secara online. “Kemudian mendapat SMS dari BRI, akhirnya verifikasi langsung dapat, BLT UMKM ini sudah kami manfaatkan,” terang dia. (sgg/ono)

Lanjutkan Membaca

Gresik

SK Belum Dicabut, Seleksi Terbuka Sekda Gresik Dihentikan Kemendagri

Diterbitkan

||

Ket foto : Surat dari Kementerian Dalam Negeri berisikan penundaan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tertinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik.
Ket foto : Surat dari Kementerian Dalam Negeri berisikan penundaan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tertinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik.

Memontum Gresik – Rencana Bupati Gresik Sambari Halim Radianto untuk membuka Seleksi Terbuka (Selter) jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik yang di umumkan melalui http://bkd.gresikkab.go.id dipastikan bakal terdunda. Pasalnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur untuk penundaan seleksi terbuka tersebut.

Dalam surat berperihal ‘Penundaan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik’ bernomor 821/4400/OTDA tertanggal 2 September 2020 itu meminta kepada Gubernur Jatim sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyampaikan penundaan pansel kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto hingga pilkada serentak usai. Karena melanggar pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yakni pelarangan Bupati/Wali Kota/ Gubernur melakukan mutasi jabatan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ini untuk menjaga netralitas ASN.

Lahirnya undang-undang tentang Pilkada yang menjadi objek larangan yang dimaksud dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah, melakukan ‘pergantian’ (dalam hal ini hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan) pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri (pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan). Jika terjadi kekosongan jabatan maka gubernur, bupati dan walikota bisa menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas.

Pelarangan petahana melakukan mutasi diuraikan, pada ayat selanjutnya (pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan). Dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan tanggal penetapan pasangan calon terpilih. Dalam ketentuan tersebut Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau kabupaten/kota.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik mengaku telah meminta kepada Bupati Gresik agar melakukan penundaan Selter tersebut. “Kita sudah minta ditunda pelaksanaan Pansel setelah selesai Pilkada,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik, Nadlif saat dikonfirmasi soal persyaratan yang ada di pengumuman Selter tidak ada surat ijin dari Kemendagri, mantan Kepala Dinas Pendidikan ini mengaku telah mengantongi ijin dari KASN Pemprov Jatim.

“Mendagri ?. Itu urusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mas, sudah masuk ke KASN kok. Sudah ada ijin KASN. Ya persetujuan lelang Sekda itu,” terang Nadlif beberapa waktu yang lalu.

Saat dimintai penjelasan tentang hasil konfirmasi ke Dirjen Otda Kemendagri yang meminta agar Selter dibatalkan hingga pilkada usai yang berbeda dengan yang diakuinya bahwa KASN telah menyetujuinya dan terkait Pasal 71 undang-undang 2016 tentang Pilkada Nadlif nampak kebingungan. “Nanti hasil akhir tetap ke Mendagri, kalau misalnya apa ya ? Iya kemarin dari KASN di kasih itu, persetujuan itu,” pungkasnya.

Disisi lain Andhy Hendro Wijaya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) yang diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil atau PNS lantaran sedang menjalani proses hukum, selama ini Bupati juga belum pernah mencabut SK Sekda Andhy Hendro.

Hal itu ditegaskan oleh Kuasa Hukum Andhy Hendro Wijaya, Hariyadi. Ia menegaskan bahwa surat Keputusan (SK) bernomor 884/04/437.73/Kep/2020 yang diteken Bupati Gresik Sambari Halim Radianto pada 25 Februari 2020 dinilai cacat hukum. Dalam SK tersebut, Andhy Hendro diberhentikan sementara sebagai PNS terhitung sejak 31 Januari 2020, padahal mantan Kepala Dinas Perhubungan itu pada 1 Februari sampai 26 Februari masih bekerja sebagai PNS dan sebagai Sekretaris Daerah.

“Maaf mas… selama ini saya baru mempersoalkan atau menguji sk bupati (884/04/437.73/Kep/2020) ttg pemberhentian sementara sbg pns … belum mempersoalkan ttg pemberhentian sbg sekda krn hingga saat ini sk pengangkatan sbg sekda belum pernah di cabut atau di batalkan,” ungkap Hariyadi saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Jumat (9/10).

Ditegaskan Hariyadi, mestinya ini semuanya bisa menjadi pembelajaran dan sekaligus peringatan kepada Bupati sekarang (Sambari) agar tidak gegabah mengambil keputusan. Ia menegaskan kembali terkait status klienya di mata hukum. Dikatakannya bahwa sampai sekarang belum pernah ada surat keputusan pemberhentian Andhy sebagai Sekda. (sgg/syn)

 

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler