Connect with us

Pemerintahan

ASN Pemkab Gresik Terlambat Terancam Dikurangi Tunjangan

Diterbitkan

||

PENGECEKAN : Pintu gerbang masuk Pemkab Gresik, sarat pengecekan protokol kesehatan disetiap pegawai maupun tamu
PENGECEKAN : Pintu gerbang masuk Pemkab Gresik, sarat pengecekan protokol kesehatan disetiap pegawai maupun tamu

Memontum Gresik – Untuk efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, Bupati Sambari Halim Radianto ikut turun ke lapangan memantau kedatangan pegawai. Sambari beserta sejumlah pejabat yang lain ikut berdiri di pintu gerbang dan sesekali ikut menanyakan kepada pegawai yang datang terlambat dan alasan keterlambatannya.

Pada hari ketiga pemantauan, Rabu (4/8), disiplin PNS di masa pandemi ini patut dipertanyakan. Mereka masih saja ada yang terlambat. Sampai jam 08.00 dihitung sejak jam 07.31 sudah ada 21 ASN terlambat datang.

Jumlah ini menurun dibanding dua hari sebelumnya, pada hari pertama Senin, ada 179 ASN terlambat dan pada hari kedua ada 62 ASN terlambat datang.

“Setiap ASN yang terlambat datang akan dikumpulkan di depan kantor Bupati Gresik untuk diberi pembinaan. Seperti dua hari sebelumnya. Mereka diharuskan mengikuti apel khusus. Untuk apel yang ketiga ini mereka akan diapelkan pada siang hari,” tandas Edi Hadi Siswoyo, Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik.

Mengutip yang disampaikan Bupati, sanksi untuk ASN yang terlambat tidak hanya diapelkan di halaman kantor Bupati, namun juga diikuti sanksi yang lain yaitu pengurangan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) ASN.

“Untuk ASN yang punya eselon, catatan keterlambatan ini akan dijadikan bahan rapat baperjakat untuk penempatan seseorang dalam menduduki jabatan eselon di Pemkab Gresik,” katanya.

Menurutnya, penertiban ini akan terus dilakukan oleh Bupati serta jajaran penegak disiplin ASN Pemkab Gresik.

“Di masa new normal ini, kita tetap harus memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Kita harus mengaktifkan kembali pelayanan seperti keadaan normal. Tentunya harus mengikuti protokol kesehatan dan Peraturan Bupati Nomer 22 Tahun 2020,” papar Edi.

Sementara Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Reza Pahlevi mengatakan, sesuai yang disampaikan Bupati untuk pengaturan kinerja ASN di masing-masing OPD diserahkan kepada Kepala OPD masing-masing.

“Silahkan para Kepala OPD tersebut mengatur anak buahnya sesuai efektifitas kinerjanya, yang penting pelayanan masyarakat harus tetap berjalan. Sambil kita menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat,” jelas Reza. (sgg/syn)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Pemkab Gresik Raih Penghargaan Modernisasi Pengadaan Barang atau Jasa

Diterbitkan

||

Penyerahan piagam oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Penyerahan piagam oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Memontum Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik kembali mendapatkan penghargaan tingkat Regional Provinsi Jawa Timur. Adalah penghargaan piagam atas komitmen untuk perubahan budaya kerja menuju modernisasi pengadaan barang atau jasa dan meningkatkan peran serta pelaku UMK Jawa Timur 2020, yang berhasil diraih Pemkab Gresik.

Penyerahan piagam sendiri, diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada acara Launching Ceremony Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo), pada Kamis (19/11). Piagam tersebut, diterima oleh Sekda Gresik, Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno, mewakili Bupati Gresik.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Reza Pahlevi, di bawah kepemimpinan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, penghargaan tersebut menjadi penilaian tersendiri terhadap pengadaan barang atau jasa yang diterapkan Pemkab Gresik yang selalu mengalami modernisasi dan selalu update sesuai aturan perundangan yang berlaku.

“Dengan diterimanya penghargaan tersebut, maka sesuai mandat UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berarti belanja pengadaan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Gresik harus lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Indikator lain, yaitu penilaian meliputi tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang atau jasa yang telah mencapai tingkat tertentu. Indikator tersebut yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

“Pemkab Gresik dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM pengadaan barang atau jasa (PBJ). Termasuk, secara aktif menyelenggarakan uji kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya. Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” ujar Kabag Humas. (kom/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

BLT Banpres Untuk Pengusaha Mikro di Gresik Tersalurkan

Diterbitkan

||

Sejumlah pengusaha mikro pedagang Gresik
Sejumlah pengusaha mikro pedagang Gresik

Memontum GresikBantuan langsung tunai (BLT) atau Banpres Produktif Pengusaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta per penerima sudah tersalurkan ke ribuan UMKM Gresik. Bantuan tersebut langsung diterima masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan Gresik, Agus Budiono menuturkan hingga saat ini sudah 2.424 UMKM yang mendapatkan manfaat. “Langsung masuk ke penerima, lewat rekening masing-masing. Satu penerima dapat Rp 2,4 Juta,” katanya, Rabu (21/10/2020).

Agus menerangkan, bantuan dari Kementrian Koperasi dan UKM ini merupakan bantuan produktif yang diharapkan menjadi stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19. “Bantuan ini diharapkan menjadi stimulus usaha kecil agar bisa bangkit kembali, ekonomi di bawah bisa berjalan di tengah pandemi Covid-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya,” jelasnya.

Ditanya terkait adanya bantuan yang diduga tidak tepat sasaran, Agus menyatakan pihaknya hanya mengajukan permohonan. Seluruh proses dilakukan oleh pemerintah pusat, baik penyaluran maupun verifikasi hingga transfer dana ke penerima. “Sudah 15.742 UMKM yang kami usulkan. Seluruh proses baik verifikasi adalah kewenangan Kemenkop UKM RI. bukan daerah,” terangnya, menambahkan.

Sementara itu salah satu penerima BLT UMKM, Zahrotul Fitriyah mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Ia berharap melalui bantuan ini dapat menstimulus untuk permodalan di usaha miliknya.

Pipit menceritakan untuk mendapatkan bantuan tersebut, dia mendaftar secara online. “Kemudian mendapat SMS dari BRI, akhirnya verifikasi langsung dapat, BLT UMKM ini sudah kami manfaatkan,” terang dia. (sgg/ono)

Lanjutkan Membaca

Gresik

SK Belum Dicabut, Seleksi Terbuka Sekda Gresik Dihentikan Kemendagri

Diterbitkan

||

Ket foto : Surat dari Kementerian Dalam Negeri berisikan penundaan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tertinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik.
Ket foto : Surat dari Kementerian Dalam Negeri berisikan penundaan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tertinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik.

Memontum Gresik – Rencana Bupati Gresik Sambari Halim Radianto untuk membuka Seleksi Terbuka (Selter) jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik yang di umumkan melalui http://bkd.gresikkab.go.id dipastikan bakal terdunda. Pasalnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur untuk penundaan seleksi terbuka tersebut.

Dalam surat berperihal ‘Penundaan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik’ bernomor 821/4400/OTDA tertanggal 2 September 2020 itu meminta kepada Gubernur Jatim sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyampaikan penundaan pansel kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto hingga pilkada serentak usai. Karena melanggar pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yakni pelarangan Bupati/Wali Kota/ Gubernur melakukan mutasi jabatan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ini untuk menjaga netralitas ASN.

Lahirnya undang-undang tentang Pilkada yang menjadi objek larangan yang dimaksud dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah, melakukan ‘pergantian’ (dalam hal ini hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan) pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri (pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan). Jika terjadi kekosongan jabatan maka gubernur, bupati dan walikota bisa menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas.

Pelarangan petahana melakukan mutasi diuraikan, pada ayat selanjutnya (pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan). Dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan tanggal penetapan pasangan calon terpilih. Dalam ketentuan tersebut Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau kabupaten/kota.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik mengaku telah meminta kepada Bupati Gresik agar melakukan penundaan Selter tersebut. “Kita sudah minta ditunda pelaksanaan Pansel setelah selesai Pilkada,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik, Nadlif saat dikonfirmasi soal persyaratan yang ada di pengumuman Selter tidak ada surat ijin dari Kemendagri, mantan Kepala Dinas Pendidikan ini mengaku telah mengantongi ijin dari KASN Pemprov Jatim.

“Mendagri ?. Itu urusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mas, sudah masuk ke KASN kok. Sudah ada ijin KASN. Ya persetujuan lelang Sekda itu,” terang Nadlif beberapa waktu yang lalu.

Saat dimintai penjelasan tentang hasil konfirmasi ke Dirjen Otda Kemendagri yang meminta agar Selter dibatalkan hingga pilkada usai yang berbeda dengan yang diakuinya bahwa KASN telah menyetujuinya dan terkait Pasal 71 undang-undang 2016 tentang Pilkada Nadlif nampak kebingungan. “Nanti hasil akhir tetap ke Mendagri, kalau misalnya apa ya ? Iya kemarin dari KASN di kasih itu, persetujuan itu,” pungkasnya.

Disisi lain Andhy Hendro Wijaya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) yang diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil atau PNS lantaran sedang menjalani proses hukum, selama ini Bupati juga belum pernah mencabut SK Sekda Andhy Hendro.

Hal itu ditegaskan oleh Kuasa Hukum Andhy Hendro Wijaya, Hariyadi. Ia menegaskan bahwa surat Keputusan (SK) bernomor 884/04/437.73/Kep/2020 yang diteken Bupati Gresik Sambari Halim Radianto pada 25 Februari 2020 dinilai cacat hukum. Dalam SK tersebut, Andhy Hendro diberhentikan sementara sebagai PNS terhitung sejak 31 Januari 2020, padahal mantan Kepala Dinas Perhubungan itu pada 1 Februari sampai 26 Februari masih bekerja sebagai PNS dan sebagai Sekretaris Daerah.

“Maaf mas… selama ini saya baru mempersoalkan atau menguji sk bupati (884/04/437.73/Kep/2020) ttg pemberhentian sementara sbg pns … belum mempersoalkan ttg pemberhentian sbg sekda krn hingga saat ini sk pengangkatan sbg sekda belum pernah di cabut atau di batalkan,” ungkap Hariyadi saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Jumat (9/10).

Ditegaskan Hariyadi, mestinya ini semuanya bisa menjadi pembelajaran dan sekaligus peringatan kepada Bupati sekarang (Sambari) agar tidak gegabah mengambil keputusan. Ia menegaskan kembali terkait status klienya di mata hukum. Dikatakannya bahwa sampai sekarang belum pernah ada surat keputusan pemberhentian Andhy sebagai Sekda. (sgg/syn)

 

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler