Connect with us

Pemerintahan

Dishub Gresik Pasang Rambu di Jalan Sekapuk-Ujungpangkah

Diterbitkan

||

Dibantu Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim, Kondisi rambu jalan sudah terpasang
Dibantu Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim, Kondisi rambu jalan sudah terpasang

Atasi Keluhan Warga

Memontum Gresik – Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik langsung bertindak tegas dengan memasang rambu larangan kendaraan besar melitas di jalan kelas III Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah. Hal itu sebagai jawaban atas keluhan warga setempat karena banyaknya kendaraan besar yang melintas dengan kelebihan muatan bahkan mengancam keselamatan warga sekitar.

Tidak hanya memasang rambu larangan, Dishub Gresik juga akan terus menerus memantau keberadaan di jalan tersebut. Bahkan akan memberikan tindakan tegas jika rambu yang terpasang tersebut tidak diindahkan.

Sekretaris Dishub Gresik Hery Wahyu Riyanto

Sekretaris Dishub Gresik Hery Wahyu Riyanto

Sekretaris Dishub Gresik Hery Wahyu Riyanto menjelaskan, pihaknya telah menambah dan memasang satu rambu lalu lintas yang tepat berada di gapura Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah. “Kemarin sudah kita pasang rambu peruntukan jalan,” ujar Hery saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (11/8).

Hery berharap, dengan adanya rambu rambu tersebut diharapkan efektif dan para sopir kendaraan khususnya yang tonase berat bisa melihat dan patuh pada peraturan. Sebab, lanjut Hery, berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kelas Jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalulitas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor memang jalan tersebut merupakan kondisi jalan eksisting.

“Ada tiga yang termasuk jalan kolektor primer, artinya boleh dilewati dengan batasan tertentu. Diantaranya Sekapuk-Ujungpangkah, Banyuurip-Ngimboh dan Ngimboh-Delegan,” katanya.

Hery menambahkan, sebagaimana pasal 4 ayat 4 bahwa jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan hanya dapat dilalui kendaran bermotor dengan ukuran tidak lebih dari 2,100mm, ukuran panjang tidak melebihi 9,000mm dan tinggi tidak melebihi 3,500 dan MST 8 ton.

“Sesuai aturan, klasifikasi jalan kabupaten diperuntukkan kendaraan kelas III yang bersumbu dua dengan beban Maksimal 8 Ton. Sedangkan trailer tersebut termasuk memiliki sumbu empat ya jelas tidak diperbolehkan,” tambahnya.

Sementara Kades Sekapuk Abdul Halim mengapresiasi atas dipasangnya rambu rambu tersebut. Hal itu sebagai langkah cepat Dinas Perhubungan Gresik dalam merespon keluhan masyarakat.

“Alhamdulillah akhirnya terjawab, Terimakasih DisHub Gresik atas responnya. Buat warga Sekapuk gak usah ragu negur jika dilihat ada transportasi yang tonasenya di atas ketentuan kelas jalan sesuai rambu yang berlaku berarti transportasi tersebut kesasar,” tulis Abdul Halim di wall facebooknya. (sgg/syn)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Pemkab Gresik Raih Penghargaan Modernisasi Pengadaan Barang atau Jasa

Diterbitkan

||

Penyerahan piagam oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Penyerahan piagam oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Memontum Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik kembali mendapatkan penghargaan tingkat Regional Provinsi Jawa Timur. Adalah penghargaan piagam atas komitmen untuk perubahan budaya kerja menuju modernisasi pengadaan barang atau jasa dan meningkatkan peran serta pelaku UMK Jawa Timur 2020, yang berhasil diraih Pemkab Gresik.

Penyerahan piagam sendiri, diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada acara Launching Ceremony Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo), pada Kamis (19/11). Piagam tersebut, diterima oleh Sekda Gresik, Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno, mewakili Bupati Gresik.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Reza Pahlevi, di bawah kepemimpinan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, penghargaan tersebut menjadi penilaian tersendiri terhadap pengadaan barang atau jasa yang diterapkan Pemkab Gresik yang selalu mengalami modernisasi dan selalu update sesuai aturan perundangan yang berlaku.

“Dengan diterimanya penghargaan tersebut, maka sesuai mandat UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berarti belanja pengadaan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Gresik harus lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Indikator lain, yaitu penilaian meliputi tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang atau jasa yang telah mencapai tingkat tertentu. Indikator tersebut yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

“Pemkab Gresik dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM pengadaan barang atau jasa (PBJ). Termasuk, secara aktif menyelenggarakan uji kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya. Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” ujar Kabag Humas. (kom/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

BLT Banpres Untuk Pengusaha Mikro di Gresik Tersalurkan

Diterbitkan

||

Sejumlah pengusaha mikro pedagang Gresik
Sejumlah pengusaha mikro pedagang Gresik

Memontum GresikBantuan langsung tunai (BLT) atau Banpres Produktif Pengusaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta per penerima sudah tersalurkan ke ribuan UMKM Gresik. Bantuan tersebut langsung diterima masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan Gresik, Agus Budiono menuturkan hingga saat ini sudah 2.424 UMKM yang mendapatkan manfaat. “Langsung masuk ke penerima, lewat rekening masing-masing. Satu penerima dapat Rp 2,4 Juta,” katanya, Rabu (21/10/2020).

Agus menerangkan, bantuan dari Kementrian Koperasi dan UKM ini merupakan bantuan produktif yang diharapkan menjadi stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19. “Bantuan ini diharapkan menjadi stimulus usaha kecil agar bisa bangkit kembali, ekonomi di bawah bisa berjalan di tengah pandemi Covid-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya,” jelasnya.

Ditanya terkait adanya bantuan yang diduga tidak tepat sasaran, Agus menyatakan pihaknya hanya mengajukan permohonan. Seluruh proses dilakukan oleh pemerintah pusat, baik penyaluran maupun verifikasi hingga transfer dana ke penerima. “Sudah 15.742 UMKM yang kami usulkan. Seluruh proses baik verifikasi adalah kewenangan Kemenkop UKM RI. bukan daerah,” terangnya, menambahkan.

Sementara itu salah satu penerima BLT UMKM, Zahrotul Fitriyah mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Ia berharap melalui bantuan ini dapat menstimulus untuk permodalan di usaha miliknya.

Pipit menceritakan untuk mendapatkan bantuan tersebut, dia mendaftar secara online. “Kemudian mendapat SMS dari BRI, akhirnya verifikasi langsung dapat, BLT UMKM ini sudah kami manfaatkan,” terang dia. (sgg/ono)

Lanjutkan Membaca

Gresik

SK Belum Dicabut, Seleksi Terbuka Sekda Gresik Dihentikan Kemendagri

Diterbitkan

||

Ket foto : Surat dari Kementerian Dalam Negeri berisikan penundaan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tertinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik.
Ket foto : Surat dari Kementerian Dalam Negeri berisikan penundaan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tertinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik.

Memontum Gresik – Rencana Bupati Gresik Sambari Halim Radianto untuk membuka Seleksi Terbuka (Selter) jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik yang di umumkan melalui http://bkd.gresikkab.go.id dipastikan bakal terdunda. Pasalnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur untuk penundaan seleksi terbuka tersebut.

Dalam surat berperihal ‘Penundaan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik’ bernomor 821/4400/OTDA tertanggal 2 September 2020 itu meminta kepada Gubernur Jatim sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyampaikan penundaan pansel kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto hingga pilkada serentak usai. Karena melanggar pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yakni pelarangan Bupati/Wali Kota/ Gubernur melakukan mutasi jabatan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ini untuk menjaga netralitas ASN.

Lahirnya undang-undang tentang Pilkada yang menjadi objek larangan yang dimaksud dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah, melakukan ‘pergantian’ (dalam hal ini hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan) pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri (pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan). Jika terjadi kekosongan jabatan maka gubernur, bupati dan walikota bisa menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas.

Pelarangan petahana melakukan mutasi diuraikan, pada ayat selanjutnya (pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan). Dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan tanggal penetapan pasangan calon terpilih. Dalam ketentuan tersebut Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau kabupaten/kota.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik mengaku telah meminta kepada Bupati Gresik agar melakukan penundaan Selter tersebut. “Kita sudah minta ditunda pelaksanaan Pansel setelah selesai Pilkada,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik, Nadlif saat dikonfirmasi soal persyaratan yang ada di pengumuman Selter tidak ada surat ijin dari Kemendagri, mantan Kepala Dinas Pendidikan ini mengaku telah mengantongi ijin dari KASN Pemprov Jatim.

“Mendagri ?. Itu urusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mas, sudah masuk ke KASN kok. Sudah ada ijin KASN. Ya persetujuan lelang Sekda itu,” terang Nadlif beberapa waktu yang lalu.

Saat dimintai penjelasan tentang hasil konfirmasi ke Dirjen Otda Kemendagri yang meminta agar Selter dibatalkan hingga pilkada usai yang berbeda dengan yang diakuinya bahwa KASN telah menyetujuinya dan terkait Pasal 71 undang-undang 2016 tentang Pilkada Nadlif nampak kebingungan. “Nanti hasil akhir tetap ke Mendagri, kalau misalnya apa ya ? Iya kemarin dari KASN di kasih itu, persetujuan itu,” pungkasnya.

Disisi lain Andhy Hendro Wijaya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) yang diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil atau PNS lantaran sedang menjalani proses hukum, selama ini Bupati juga belum pernah mencabut SK Sekda Andhy Hendro.

Hal itu ditegaskan oleh Kuasa Hukum Andhy Hendro Wijaya, Hariyadi. Ia menegaskan bahwa surat Keputusan (SK) bernomor 884/04/437.73/Kep/2020 yang diteken Bupati Gresik Sambari Halim Radianto pada 25 Februari 2020 dinilai cacat hukum. Dalam SK tersebut, Andhy Hendro diberhentikan sementara sebagai PNS terhitung sejak 31 Januari 2020, padahal mantan Kepala Dinas Perhubungan itu pada 1 Februari sampai 26 Februari masih bekerja sebagai PNS dan sebagai Sekretaris Daerah.

“Maaf mas… selama ini saya baru mempersoalkan atau menguji sk bupati (884/04/437.73/Kep/2020) ttg pemberhentian sementara sbg pns … belum mempersoalkan ttg pemberhentian sbg sekda krn hingga saat ini sk pengangkatan sbg sekda belum pernah di cabut atau di batalkan,” ungkap Hariyadi saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Jumat (9/10).

Ditegaskan Hariyadi, mestinya ini semuanya bisa menjadi pembelajaran dan sekaligus peringatan kepada Bupati sekarang (Sambari) agar tidak gegabah mengambil keputusan. Ia menegaskan kembali terkait status klienya di mata hukum. Dikatakannya bahwa sampai sekarang belum pernah ada surat keputusan pemberhentian Andhy sebagai Sekda. (sgg/syn)

 

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler